browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PRESS RELEASE “KASET KUSUT” – UKT FKH

Posted by on 29 May 2017

Selamat Pagi, Viva Veteriner!

Fakultas Kedokteran Hewan IPB khususnya dari Departemen Kajian Strategis dan Advokasi FKH IPB telah mengadakan sebuah kajian mengetai Uang Kuliah Tunggal (UKT).  Kegiatan ini dinamakan Kaset Kusut (Kajian Seru Veteriner Kupas Tuntas Suatu Tema) dengan tema “UKT FKH BERDARAH? Salah hitung? Sesuai sistem? Salah Siapa?”. Kaset Kusut ini diadakan pada hari Jum’at, 26 Mei 2017 di Exvetshop pada pukul 16.20-18.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 37 peserta dari mahasiswa FKH angkatan 50, 51, 52, 53, dan alumni.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, yaitu Vincent Morgan Leonardo. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPM FKH IPB Irzal Faresa dan dilanjutkan mengenai pandangan UKT di FKH yang diutarakan oleh Ketua BEM FKH IPB Kabinet Transformasi Usamah Habibullah. Terakhir yaitu penyampaian paparan mengenai UKT oleh Fahrizal Amir selaku Wakil Presma BEM KM IPB Kabinet Kita. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara ditutup dengan simpulan dan pemberian bingkisan dari Kastrad BEM FKH kepada Wapresma BEM KM IPB.

Masalah UKT berawal dari tahun 2012 ditahap pemerintah dan dimuat dalam UU No.12 tahun 2012. IPB sebelumnya menjadi pelopor biaya sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Tahun 2013 sistem uang pangkal dihilangkan dengan dalih untuk mempermudah mahasiswa yang masuk ke IPB. Kemudian, pada tahun 2016 mulai muncul pertanyaan dalam musyawarah nasional (MUNAS) seluruh rektor yang dihadiri pula oleh menristekdikti Bapak Nasir.  Pada acara munas tersebut, ada pertanyaan yang muncul berupa UKT semester 9, namun jawaban menteri bahwasanya perubahan tersebut dikembalikan ke masing-masing universitas.

Perlu diketahui bahwa Perguruan tinggi di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu BLU, swasta, dan PTNBH. Terdapat 11 universitas PTNBH di Indonesia, termasuk salah satunya adalah IPB. Perbedaan antara PTNBH dengan perguruan tinggi lain adalah PTNBH dapat mengelola keuangannya sendiri, sehingga IPB termasuk universitas yang dapat mengelola keuangannya sendiri. Dana IPB berasal dari tiga sumber, yaitu pemerintah, dana masyarakat, dan bisnis. Dana dari pemerintah ini mencapai 50%, lalu sekitat 30-40% dana masyarakat (UKT) ,dan sisanya berasal dari bisnis. Dalam pengambilan sikap mengenai UKT yang ikut andil adalah Pak rektor, Wakil rektor bidang akademik, dan pak Ibnu Qayyim di bidang keuangan. Pak Yonni mengatakan bahwa tidak ada 42% kelulusan tepat waktu, sehingga akan terjadi peningkatan persentase  kelulusan mahasiswa yang telat lulus apabila biaya UKT nanti di ringankan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap turunya akreditasi IPB. Pak Ibnu Qoyyim setuju dengan peringanan terhadap biaya UKT, akan tetapi masih ada masalah dengan tujuan akreditasi.

Seluruh BEM yang berada di IPB kemudian membentuk Timsus UKT pada 21 april dibawah koordinasi BEM KM IPB. Selain itu perwakilan mahasiswa angkatan 50 juga membentuk Timsus UKT guna mendiskusikan permasalahan UKT semester 9. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan UKT, yaitu  pendapatan orang tua dan golongan jurusan (sosial humaniora, FKH, SB, dll). Untuk beasiswa bidikmisi disubsidi dari pemerintah maksimal 2.4 juta perorang untuk UKT setiap tahunnya. Rata-rata UKT di IPB setiap tahunya semakin meningkat seiring trend penghasilan orangtua yang selalu berubah . UKT yang tinggi akan menutupi UKT yang rendah dengan mekanisme subsidi silang sehingga terjadi balance.

Penentuan UKT dilakukan dengan cara penghitungan. Cara penghitungan UKT sebagai berikut “UKT = BKT-BOPTN”. Gambaran dari perhitungan tersebut adalah ketika masuk kuliah mahasiswa harus membayar sejumlah BKT. Subsidi BKT IPB pertahun untuk satu orang adalah sebesar 36 juta, namun seharusnya adalah 18 juta perorang tiap tahunya. Setelah itu, muncullah sistem UKT yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan gaji yang berbeda dari tiap individu mahasiswa. UKT digunakan untuk biaya operasional dan non-operasional. Biaya operasional meliputi, biaya mengajar dosen dan bimbingan. Sementara baiaya non-operasional, meliputi fasilitas internet, dll.

Kebijakan UKT seharusnya berubah untuk semester 8 keatas. Namun, alasan dibalik pembayaran untuk mahasiswa UKT 9 adalah karena perhitungan untuk semester 8 hanyalah asumsi sebagian besar kelulusan di perguruan tinggi. Untuk itu, nominal UKT tidak bisa berubah karena akan berpengaruh dengan BPK. Pembayaran untuk mahasiswa yang lulus di atas semester 8 diusahakan agar pembayaran dilakukan sebelum  24 Oktober. Apabila SKL turun sebelum tanggal 24 Oktober , maka biaya akan dikembalikan 100%. Untuk di FKH sendiri, mahasiswa memang tidak mungkin lulus tepat pada semester 8 karena masih adanya kuliah yang diadakan di semester 8. Sejauh ini, jalan keluar dari permasalahan UKT adalah bantuan untuk mahasiswa yg mengajukan penangguhan, pinjaman dll yang telah dijanjikan oleh Rektor. Dengan mekanisme begini, maka IPB tidak akan ada masalah dalam audit dan mahasiswa pun turut terbantu.

.

HASIL DISKUSI

Usamah : Tahun ini penurunan ukt tidak bisa karena udah dibahas di rkat, apakah tahun selanjutnya bisa di ubah. Sebetulnya apa jawaban paling pas kenapa nominal tinggi dan tidak merata setiap ungkatan ?

Jawaban : trend penghasilan selalu berubah tiap tahunya. Dari angkatan 50 ke 51 banyak penghasilan yang lebih tinggi, sehingga rata-rata UKT pun terus meningkat 

 

Vincent :  Mengapa Selama 4 tahun IPB kenapa belum settle dalam menentukan UKT ? Apakah rektor tidak memiliki orang yang ahli keuangan?

Jawaban : Presentase yang diterima, persebarannya 40% gol 1-3, sisanya 60%  data belum diterima. Rektor memang harusnya punya ahli keuangan. Selain itu, trend penghasilan selalu berubah tiap tahunya. Dari angkatan 50 ke 51 banyak penghasilan yang lebih tinggi, sehingga belum ada sistem yang settle dan IPB belum bisa memperkirakan perubahan-perubahan tersebut tiap tahunya. Titik kritisnya harus mencari klarifikasi.

 

Diskusi : Apa yang sudah diperjuangkan BEM KM sudah maksimal, membayar UKT di lebih sem 9 100% masih susah. Kalau lulus lama akan membebani, BOPTN tiap tahun hampir sama. Rumusan BOPTN akan dibagi lagi dengan mahasiswa yang belum lulus. Solusi terbaik untuk FKH, teknis bantuannya seperti apa?

Pak yonni memaksa untuk 4 tahun lulus, tanggal tidak pasti untuk skripsi, Rancangan anggaran mahasiswa belum diajak Alumni harus dihubungi.  Saran alternatifnya adalah bantuan dari alumni.

 

Ka Arman : IPB PTNBH, IPB ada kesempatan dan mencairkan dana sendiri. Kewenangan Bisnis harusnya lebih tinggi dibandingkan UKT. Selanjutnya, kenapa IPB tidak pernah menghubungi alumni dalam terkait bisnis dan saham. Alumni selalu dibilang mau dibantu tapi tidak tahu  harus masuk dimau membantu, namun pihak alumni masih bingun untuk menyalurkan melalui apa karena pihak IPB tidak pernah mengikutsertakan alumni dalam hal ini. Mengapa pula, IPB harus melakukan bisnis seperti hotel, mall dsb? Mengapa IPB tidak melakukan bisnis di bidang pertanian ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *